KTP Saya Dikorupsi

“Pak, KTP saya udah jadi?”

Pertanyaan ke pegawai kecamatan di atas memiliki jawaban yang sangat absolut, selayaknya pertanyaan apakah mata Anda ada lima. Jawabannya, tentu saja, tidak. Hampir 10 bulan sejak saya foto untuk eKTP, sampai sekarang belum juga jadi. Kalau di waktu yang sama istri saya hamil, sekarang anak saya akan sudah terlahir. Kalau saya ternak lele, hari ini akan sudah panen tiga kali. Kalau saya keliling dunia naik kapal laut, hari akan sudah dua kali keliling bumi. Tapi, eKTP, kartu dari plastik seukuran 8,6 x 5,4 cm ini, belum juga jadi.

Mungkin Anda akan bisa maklum saat alasannya adalah satu-satunya ratu KTP yang bisa mencetak kartu dari bahan awan kinton ini sedang sibuk hamil, ternak lele, dan keliling dunia naik kapal laut secara bersamaan; sehingga kartunya tidak jadi-jadi. Tapi, ‘kan jadi makin sebal saat alasannya adalah: ‘blankonya abis, mas, belum dateng’. Blanko. Habis.

Sudah dibuat naik pitam dengan ini yang tidak selesai-selesai, saya makin kesal lagi saat beberapa pekan lalu ke kecamatan untuk menanyakan hal ini untuk kesejutalimapuluhribu kali. Saat saya tanya status KTP saya, dia menjawab, “Sudah terima surat undangan dari RT/RW mas?”. Saya makin heran, apa hubungannya surat undangan dengan KTP? Saat saya tanya apa surat undangan ini dan bagaimana prosesnya, si Bapak malah menjawab, “Jadi untuk KTP yang akan dicetak, kita kirim surat undangan ke kelurahan, nanti kelurahan kirim ke RW, lalu ke RT, dan setelah iitu dikirim ke rumah Bapak”. Lah, terus? “Nanti undangan itu dibawa ke kecamatan, artinya KTP Bapak sudah siap dicetak, jadi nanti kami cetak deh!”

Anda paham kan betapa proses yang dijelaskan di atas rasanya bikin Anda pingin salto ke belakang sambil makan gorengan pisang? Jadi, untuk saya bisa ambil KTP, kecamatan akan mengirimkan surat ke kelurahan, dimana kelurahan akan mengirimkan lagi ke RW, lalu RW akan kasih ke RT, dan RT baru kirim ke rumah saya. Di bagian ini aja udah tidak masuk di akal, karena kenapa juga kecamatan tidak kirim langsung ke saya. Oke, tapi ini setidaknya bisa bikin saya sedikit senang kalau yang dikirimnya adalah KTP-nya. Ini, hanya surat undangan! Terus, surat undangan ini harus saya sendiri yang bawa ke kecamatan. Brok, kenapa nggak kirim SMS atau tilpun weh atuh ke saya buat dateng ke kecamatan? Nah, mungkin, mungkin, saya masih bisa ada kadar lega barang secuil kalau ketika datang ke kecamatan saya langsung dikasih KTP yang sudah jadi. Ini, ternyata, surat undangan itu hanya untuk tanda bahwa KTP saya sudah siap cetak. Jadi, belum dicetak. Ah. Tape ketan!

Inefisiensi yang Terstruktur

Kelihatannya kejam dan bebal rasanya jika saya menganggap bahwa pemerintah kita, dari level pusat hingga daerah, memiliki kadar intelektualitas yang rendah. Karena, nyatanya mereka sudah menempuh pendidikan tinggi untuk mencapai posisi tersebut. Tapi, kenapa kasus eKTP yang saya alami di atas tetap terjadi? Padahal kan, orang yang kecerdasannya jongkok pun akan mampu melihat dengan jelas betapa prosesnya sangat inefisien. Menurut saya, jawabannya hanya satu: korupsi. Dan bukan hanya kasus korupsi secara spesifik di eKTP yang kemarin sempat ramai saja, tapi korupsi di sistem negara kita yang sudah lama mendera.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipupuk subur selama orde baru masih menyisakan banyak kerak yang membuat fungsi pemerintahan kita, termasuk pelayanan publik, kian berkarat. Alasan utamanya adalah, bahwa sistem kita sejak dulu sengaja dibuat strukturnya agar tidak efisien. Inefisiensi dari segi proses, waktu, dan sumber daya manusia inilah yang kemudian menyisakan banyak ruang dan peluang untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pertama, dari segi inefisiensi proses dan waktu. Pelayanan publik kita nampaknya sengaja memperpanjang setiap proses yang ada di dalamnya, mulai dari pendaftaran PT hingga pembuatan KTP. Tidak perlu kita bandingan dengan Singapura yang pembuatannya hanya butuh waktu sehari. Membandingkan dengan proses lain yang terjadi di negara kita saja, menjadikan ini fakta yang lucu dan ajaib. Contohnya, membuat KK dan akte lahir, dari pengalaman saya, membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Tapi, rekan saya yang punya kenalan orang dalam bisa mendapatkan dokumen tersebut dalam waktu 3 hari. Contoh lainnya ada pada perbedaan paket pembuatan PT atau pengurusan sertifikat rumah yang normal dan percepatan. Ini jelas-jelas membuktikan kalau sebenarnya prosesnya memungkinkan untuk bisa jadi cepat, tapi memang sengaja dibuat lambat. Ruang-ruang di proses yang lambat ini lah yang terisi oleh korupsi dan kolusi.

Kedua, dari segi inefisiensi sumber daya manusia. Di kasus surat undangan cetak KTP tadi, kita bisa melihat bahwa keterlibatan sumber daya manusia di dalamnya sama sekali tidak tepat guna. Untuk apa, hanya sekadar mengirim surat saja, perlu melibatkan pejabatan kecamatan hingga RT? Dan kacaunya, hampir semua dokumen serta surat kependudukan, selalu membutuhkan surat dari RT hingga kecamatan. Apa tujuannya? Dalam pengalaman teman saya yang meminta izin CV dari RT hingga kecamatan, tujuannya supaya di setiap titik yang terlibat, ada pungutan yang tidak wajib tapi diharuskan yang masuk ke saku para pejabat. Lalu, kalau orang yang terlibat banyak, artinya makin banyak juga posisi jabatan imajiner yang bisa dibuat, sehingga bisa diisi oleh sanak saudara mereka yang sedang mencari kerja. Inefisiensi sumber daya manusia ini sengaja dibuat supaya bisa jadi ruang untuk korupsi dan nepotisme.

Korupsi Mental

Apakah pelayanan publik kita lebih baik sekarang? Ya, kita bisa sedikit atau banyak merasakannya. Apakah korupsi masih ada? Ya, tapi dengan jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan dulu. Kita bisa melihat, setidaknya, ada transparansi proses dan semakin banyak kasus korupsi yang akhirnya dihukum di level daerah dan nasional. Jadi, kita masih bisa menyimpulkan kalau hal ini sedang mengarah ke arah yang lebih baik.

Nah, masalahnya, progres yang terjadi di perubahan proses yang saya sebutkan di awal tidak juga terlihat besar. Sudah 20 tahun sejak reformasi, pembuatan eKTP masih membutuhkan waktu lebih dari 10 bulan (dan itu pun belum juga selesai). Masalah ini bukan juga karena pejabat daerahnya melakukan korupsi dan kolusi. Tapi, merupakan efek laten dari korupsi tersebut.

Pemerintah kita yang terbiasa hidup dalam struktur yang korup, akhirnya memiliki mentalitas yang juga terbiasa terhadapnya. Oleh karena itu, sekalipun tindak korupsi sudah berkurang, proses berpikir mereka dalam membangun sistem dan menyelesaikan krisis masih menggunakan mental yang sama dengan saat mereka ada dalam struktur yang koruptif. Ujung-ujungnya, sistem yang dirancang dan proses yang dilakukan tetap saja inefisien, karena mereka hanya tahu cara membuat sesuatu yang inefisien. Dalam analogi yang ekstrem, manusia yang dibesarkan di tengah gorila tidak akan mampu melakukan apa yang idealnya manusia lakukan. Korupsi membius otak kita secara kolektif agar tetap membangun struktur yang koruptif. Sistem yang korup ini yang secara tidak langsung juga mengorupsi mentalitas kita.

Revolusi Mental

Entah mungkin karena kesal karena eKTP tidak jadi-jadi, atau memang karena kenyataannya demikian; tapi saya merasa bahwa penyakit korupsi di pemerintahan kita sudah sangat kronis dan tidak bisa diselamatkan. Korupsi bisa saja diberantas, tindaknya bisa dipidanakan, tapi dampak tidak kasat mata dan berkelanjutan di dalam sistemnya ini yang sulit akan dihilangkan. Lalu, apa solusinya? Tunggu saja mati; karena yang mati akan terlahir kembali.

Maksudnya, saya masih meyakini bahwa supaya negara secara struktur bisa lebih baik adalah dengan menunggu generasi yang sekarang digantikan dengan generasi yang baru. Mereka yang ada di level pemegang kebijakan di pusat dan daerah adalah orang-orang yang terlahir atau dibesarkan di struktur yang korup, sehingga mereka disuapi oleh sistem yang sengaja dirancang inefisien, lambat, dan berat. Sekalipun mereka orang-orang yang bersih, mereka bukan orang-orang yang mampu merestrukturisasi isinya, karena mereka tidak tahu idealitas bahkan dalam tatanan konseptual.

Namun, saat generasi saya yang lahir dan besar dari masa yang baru; di tengah perubahan politik, ekonomi, serta teknologi yang sangat cepat, revolusi merupakan hal natural bagi kita. Pembaharuan adalah kondisi normal yang kita pahami. Efisiensi adalah kemestian, bukan hanya pilihan.

Jadi, sekesal-kesalnya saya dengan proses dan struktur pemerintah sekarang, saya setidaknya bisa merasa tenang kalau saya merupakan bagian dari solusi; sebagai generasi yang kelak akan merevolusi. Mungkin saja, 10 atau 20 tahun dari sekarang, kita bisa memiliki proses pemerintahan dan pelayanan publik yang sangat berbeda; cepat, transparan, dan bisa diandalkan.

Dan mungkin saja, di waktu itulah, eKTP saya akhirnya akan jadi juga.

8 thoughts on “KTP Saya Dikorupsi

  1. kesal karena ktp gak jadi padahal udah ngantre dari jam 6 pagi dan ini tidak selesai dari 1 tahun yang lalu ? otomatis

    mau tahu yang lebih kesal ? mau daftar rekening bank di bank cabang. eh bank nya nolak padahal udah ngantri sejam karena tidak punya e-ktp padahal sudah melakukan e-ktp dan harus ke dinas pendudukan capil untuk minta blanko sudah-membuat-ektp-tapi-dinasnya-gak-punya-blanko-alias-gak-mampu karena kesal akhirnya pindah ke bank cabang utama dan diterima.

    mau protes dan marah kok rugi. kalau nunggu nanti takut lupa dan parah nya lagi sering ada sidak kependudukan …

    repot memang ini hanya #curhat

  2. Hahaha bahagia punya temen, eKTP saya hampir 4thn gak jadi. Kemana2 Cuma pake ktp jelek jaman baheula. Klo ada yg penting2 dikantor cuma ngasih liat passport. Kesel, sebel..

  3. semoga aku jg bisa jadi “bagian dari solusi, sebagai generasi yang kelak akan merevolusi”

    aamiin!

    tulisan yg bagus kang.. dan ektp aku pun belom jadi.
    tapi kahyangan tau aku mulai ga peduli :”3

  4. Hahaha. Problematika per-KTP-an ini rasanya sudah merajalela di semua penjuru daerah. eKTP Saya pun yang 2 tahun ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Eh tapi, salah nulis nama, ada huruf yg kurang. Gubrak! Dan satu tahun belum juga kelar ngedit satu huruf di nama yg salah

  5. Ktp saya sudah mau habis nih. 2017 ini. Terakhir sih pengurusan di Kantor Kelurahan Cipulir sangat efisien. Ga butuh pengantar berlebihan dari RT dan RW (kalau saya pikir2 mungkin maksudnya biar si RT atau RW ini kenal warganya ya… Tapi bener sih yg Mas Gibran bilang, seandainya ga terjadi pelambatan di setiap pos, mungkin proses totalnya bisa lebih cepat). Nah, KTP saya selesai september 2017 ini, semoga situasinya sama atau lebih baik untuk pengurusan perpanjangannya.

Leave a Reply